 |
| MELINGKAR: Aktivis Fakta Foundation saat melakukan penginputan data APBD Sumenep di Surabaya. (Foto/ist). |
NYATAT.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menghadapi tantangan besar. Hal itu disebabkan adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang diberlakukan selama tahun 2025.
Berdasar hasil kajian Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, porsi anggaran di Kota Keris yang terkena pemangkasan mencapai ratusan miliar. Bahkan, persentasenya mencapai 61 persen dari jumlah pendaparan asli daerah (PAD) di kabupaten tersebut.
Aktivis Fakta Foundation, Abd. Halim menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat tentang pemangkasan anggaran itu berpotensi memberikan dampak buruk terhadap rencana pembangunan. Karena, kebijakan ini bersentuhan langsung dengan kondisi keuangan daerah.
Sementara itu, lanjut Halim, program pembangunan di Sumenep selama ini cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga, jika diterapkan kebijakan pemangkasan dengan jumlah sangat besar tentu akan memberikan dampak signifikan yang menjadi tantangan berat.
Secara rinci Halim menyebutkan, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep, Tahun 2025, sebesar Rp 2,5 triliun. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD 2024 yang mencapai sebesar Rp 2,7 triliun.
Dari angka itu, diketahui bahwa pemangkasan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 192,9 miliar. Sedangkan PAD yang dimiliki oleh kabupaten di ujung timur Madura ini hanya sebesar Rp 318 miliar.
"Jadi jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat mencapaia 61 persen dari jumlah PAD," ungkapnya, Sabtu (29/03).
Situasi yang harus dihadapi Pemkab Sumenep saat ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Melainkan, perlu dilakukan penyesuaian dan kerja keras yang luar biasa. Supaya kebutuhan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat terpenuhi dengan maksimal.
Menurut Halim, berbagai program priotitas pemerintah daerah tetap wajib untuk dilaksanakan dengan maksimal. Meskipun di samping itu sedang diterapkan kebijakan pemangkasan anggaran yang mengakibatkan keuangan daerah mengalami krisis.
"Keputusan ini tentu saja mengancam kelancaran berbagai proyek strategis yang telah direncanakan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Kata dia, kabupaten yang bertajuk Bumi Sumekar ini sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah. Seperti potensi pertanian, perikanan, hingga sektor pariwisata. Untuk itu, seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal agar menjadi penopang dalam meningkatkan PAD.
"Hingga saat ini, Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya memanfaatkan sektor-sektor tersebut secara optimal," pungkasnya. (iq/*)
0 Komentar